Tiga Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Ada tiga prinsip pembangunan berkelanjutan. ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan di ats dipenuhi, dan dalam arti itu ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai kalau ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan.

Pertama, prinsip demokrasi. prinsip ini menjamin agar pembagunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Ini sebuah prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembagunan berkelanjuatan bis amenjadi eluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelnjutan dapat direalisasikan.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses bebangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangnan. Maka, pertama, prinsip keadilan menuntut agar ada perlakukan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat, dalam proses pembagunan, khususnya dalam partisipasi melaksanakan dan menikmati hasil pembagunan dan mempunyai akses terhadap peluang dan sumber-sumber ekonomi, termasuk sumber daya alam.

kedua, prinsip keadilan juga menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional antar semua orang da kelompok masyarakat. Manfaat dan beban itu harus proporsional dengan peran dan kontribusinya dalam proses pembangunan.

ketiga, prinsip keadilan menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama atau proporsional dari sumber ekonomi yang ada.

keempat, prinsip keadilan juga menuntut agar kerugian yang akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau proporsional baik oleh negara atau kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut.