Ekstra Parlementer, Gerakan Politik KAMMI

Pengkhianat KAMMI sejati adalah orang-orang yang telah memilih pengkhianat sebagai pemimpinnya. (ikhwankiri)

Menginjak tahun kesebelas sesungguhnya KAMMI sedang menghadapi ujian yang cukup berat berkaitan dengan perannya sebagai gerakan politik ekstra parlementer yang memilih sikap oposan dan kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sikap penolakan KAMMI terhadap kebijakan pemerintah yang tidak populis dan merugikan rakyat harus diakui belum dibarengi dengan kajian dan strategi yang matang sehingga berakibat pada setiap aksi yang dilakukan oleh KAMMI belum memiliki posisi tawar (bergaining power) yang diperhitungkan dihadapan aparat birokrat. Lihat saja aksi-aksi KAMMI dan aliansi gerakan dalam tiga kali kenaikan harga BBM pemerintahan SBY-JK dianggap angin lalu dan distigmakan sebagai gerakan anarkis.

Belakangan KAMMI dan Elemen Gerakan Mahasiswa (EGM) politik ekstra parlementer lainnya tengah menghadapai persoalan kronis yang berhadapkan dengan kekuatan pragmatis oportunis. Kekuatan pragmatis oportunis ini boleh jadi menurunkan dan memecah soliditas kekuatan EGM ekstra parlementer sebagai elemen yang menjunjung nilai-nilai idealisme. Betapa persamaan idealita tetap saja tak mampu menyatukan gerakan mahasiswa. Semua terkungkung dalam "kesetiaan buta" pada bendera masing-masing (flag-based loyality).

Hiruk pikuk perhelatan akbar Pemilu 2009 dapat dijadikan barometer gerakan. Sikap kritis gerakan mahasiswa dihadapkan pada pilihan dukung-mendukung partai, calon legislatif dan presiden. KAMMI lebih sering sebagai organ yang diorganisir. Dalam jangka panjang dan dalam konteks pergerakan, hal ini merupakan permasalahan besar yang menempatkan KAMMI hanya sebagai aktor lapangan. Memanfaatkan dan dimanfaatkan atau antara menunggangi dan ditunggangi menjadi dikotomi yang cukup serius, hal ini mencerminkan independensi gerakan dan kejelian intelektual KAMMI.

Pemilu merupakan momentum besar namun disayangkan bila perilaku gerakan tak ubahnya dengan partai politik, mencari kekuasaan dan kekuasaan. Dengan kondisi seperti ini, idealnya gerakan bergerak dengan ide pencerdasan dan pendidikan politik bukan terjebak dukung si A atau partai B. Jatuhnya rezim Soeharto bukan hanya kerja-kerja KAMMI bahkan gerakan mahasiswa lain tapi kekuatan semua elemen ekstra parlementer selain pers, pilihan sikap militer dan lainnya. Minimal dengan KAMMI yang belum dapat menjadi barometer perekat kekuatan elemen ekstra parlementer. Padahal diakui banyak tokoh dan pers, bahwa KAMMI kini sebagai gerakan yang besar dan solid.

Pilihan Gerakan Politik
Gerakan ekstra parlementer dapat didefinisikan sebagai tindakan politik yang dilakukan secara sistematis, melalui cara-cara diluar proses politik pada lembaga politik formal misalnya parlemen. Tindakan yang terwujud dalam gerakan seperti aksi massa, pemogokan, pelbagai kajian, diskusi, seminar, baik di dalam maupun luar kampus yang bertujuan untuk melakukan perubahan kekuasaan atau menuntut perubahan kebijakan publik.

Jika dilihat dari karakternya, gerakan ekstra parlementer muncul pada saat situasi politik mengalami stagnasi, lembaga-lembaga politik formal tidak bisa menjalankan peran dan fungsi politiknya secara optimal. Hal yang sama kini terjadi hingga hari ini di Indonesia. Muncul sikap skeptis, apatis dan sinisme terhadap kekuasaan maupun infrastruktur politik seperti partai dan sebagainya. Namun kondisi ini belum mampu untuk dapat menjadikan gerakan ekstra parlementer sebagai pilihan terbaik. Karena prasarat lainnya masih banyak yang belum terpenuhi, misalnya ketiadaan kekuatan yang dapat disepakati sebagai musuh bersama walaupun ada semisal kegagalan pemerintahan SBY-JK, flag-based loyality antar gerakan masih ada sehingga yang terjadi lebih banyak bersifat sektoral serta militer yang masih solid.

Meskipun demikian, keberadaan gerakan ekstra parlementer tetap diperlukan dalam konteks kehidupan politik saat ini. Gerakan itu memiliki peran strategis sebagai kelompok penekan (pressure group). Target gerakan adalah mempengaruhi atau mengubah suatu kebijakan publik.

KAMMI dapat mengintegralkan empat basis gerakannya pada starategi ekstra parlementer. Pertama, basis sosial (ijtima’iyah), perlu dukungan dari masyarakat umum, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh sebagai bentuk simpati perjuangan KAMMI. Kedua, basis operasional (harakiyah), kader-kader KAMMI siap merealisasikan dan mengeksekusi wacana dan strategi gerakan. Ketiga, basis konsep (fikriyah), penekanan pada penokohan kader, kompetensi dan penerapan ideologi islam sebagai solusi permasalahan. Keempat, basis kebijakan (siyasiyah), menjadikan KAMMI sebagai leading sector atas pengkritisan kebijakan dan menjadi problem solver atas kebuntuan politik dan kebijakan sesuai situasi dan kondisi kontemporer.

Kiprah aktifis KAMMI secara organisatoris mengalami kebingungan dalam patronase gerakan dan kebingungan lain terkait pengelolaan organisasi dan pembinaan kader. Dengan kondisi seperti ini maka formulasi yang tepat adalah menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi ekstra-parlementer yang bersinergi dengan oposisi intra-parlementer. Namun tetap mengendalikan kekuatan ini agar sesuai dengan ideologi gerakan.

Selain itu KAMMI perlu menguatkan basis pergerakan di masyarakat, terutama simpul-simpul pergerakannya. Sehingga KAMMI sebagai kelas menengah dalam masyarakat tidak beralih fungsi menjadi kelas elit namun justru mengakarkan basis pergerakannya pada masyarakat.Mahasiswa sebagai salah satu elemen sosial yang secara politis mempunyai kebebasan, karena relatif belum terbebani oleh jabatan politis. Secara sosiologis, mahasiswa mempunyai kesempatan yang besar untuk mengakses informasi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Yang perlu dipikirkan KAMMI adalah mengartikulasikan idealisme mahasiswa dalam masyarakat. KAMMI kedepan harus mengedepankan argumentasi dalam membuat perubahan.

KAMMI menggariskan pada pilihan paradigma gerakan ekstra parlementer bukan tanpa sebab. Tentunya dengan paradigma elitis dan idealis, karena status kaum muda dan ideologi yang disandangnya bukan karena anggapan kegagahan gerakan, dan akan selalu menjadi oposisi permanen tetapi pilihan ini adalah sikap KAMMI hari ini, melakukan langkah-langkah politik, sebagai implementasi ‘gerakan politik nilai’. Langkah-langkah politik bersifat holistik dan strategik, bukan taktis dan subordinat.

KAMMI melakukan komunikasi politik dengan semua pihak, menjaga jarak yang sama dengan tokoh dan partai politik manapun dalam rangka membangun sinergi dan kesepahaman, melakukan negosiasi politik jangka panjang dengan calon pemimpin yang ada. Ini strategi ekstra parlementer KAMMI.

Konsistensi Gerakan
Aksi protes sebagai pilihan gerak KAMMI dalam gerakan politik ekstra parlementernya sebenarnya tidak mengikuti hukum perubahan sosial. Sebab pilihan gerak ini bukan gerakan revolusioner untuk mengubah tatan sosial dalam sekejap. Namun, hanya gerakan yang menyuarakan nurani rakyat dan bersifat normatif. Kalau kita lihat isu-isu yang dilontarkan mahasiswa sejak dulu selalu bersifat normatif; korupsi, keadilan, hukum, pemerataan, kesewenag-wenangan dan sebagainya. Sehingga aksi-aksi gerakan mahasiswa tidak bisa diredam dengan undang-undang, tindakan persuasif maupun refresif. Selama masih ada ketidakadilan, korupsi, penindasan hak asasi, otoriterian, aksi protes dari mahasiswa maupun rakyat akan selalu bermuncul kendati dalam bentuk yang berbeda-beda.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi KAMMI untuk menjaga konsistensi gerakannya. Pertama, keyakinan atau ideologi yang dijadikan sebagai pijakan dasar gerakan kuat. Jika hal ini mengendur, maka gerakan itu akan mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang justru kontraproduktif atau melemahkan gerakan itu sendiri. Situasi politik saat ini yang penuh dengan intrik-intrik seperti jual beli, suap menyuap dan sebagainya merupakan godaan potensial yang dapat menghancurkan KAMMI. Kedua, Gerakan disusun berdasarkan perhitungan dan analisa rasional. Menguasai peta politik secara utuh, memperimbangkan kekuatan logistik gerakan dsb. Jika tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Tan Malaka, gerakan ekstra parlementer akan berubah menjadi anarki yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga, Gerakan harus mampu merajut beragam isu dari lintas sektoral, pimpinan tidak bersifat elitis namun memiliki jaringan ke dalam elite politik dan militer.

Secara konkret gerakan ekstra parlementer bisa melakukan peranannya seperti membentuk komite aksi politik untuk berbagai isu lokal maupun spesifik (isu anak, lingkungan, perempuan, dsb), memfasilitasi para politisi dan masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu diatas, memantau program pemerintah yang sedang berjalan, pelobi bagi kepentingan publik. Selain itu memarakkan pertanggungjawaban (accountability) proses-proses politik ketika bersentuhan dengan wilayah publik. Kehadiran oposisi intra dan ekstra-parlementer, tentu saja, akan memaksa pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan (policy) yang ia ambil, apa manfaat, urgensin, dan targetnya.

Oleh karena itu, gerakan ekstra parlementer seyogyanya tidak memiliki sikap partisan terhadap kepentingan kelompok atau golongan mana pun. Sikap partisan yang diperkenankan dari oposisi hanyalah keberpihakannya pada kebenaran. Di sinilah, letak keunggulan gerakan ekstra parlementer yang digalang mahasiswa di luar parlemen. Mahasiswa dalam melancarkan gerakan oposisinya relatif lebih bersih dari kepentingan terselubung (hidden agendas) dan vested interest ketimbang kelompok lain. Sebagai wacana-praksis bagi gerakan mahasiswa, ekstra parlementer tidak sekadar berhenti menjadi perbincangan di forum-forum diskusi, seminar dan lain sejenisnya, tapi mempunyai rancangan aksi yang kongkret dan terukur.

Penting ditegaskan bahwa kebijakan negara tidak sepenuhnya memenuhi seluruh aspirasi dari rakyat. Karenanya, perlu ada kekuatan oposisi intra dan ekstra parlementer yang mampu berperan sebagai mekanisme kontrol agar proses politik dan demokrasi berjalan bersih dan adil. Rasulullah saw pun bersabda, Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.

Maringan Wayudianto
Ketua KAMMI DIY Bid. Kebijakan Publik 2008-2010